Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden, MPR Punya 60 Hari Pilih Pengganti
Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026.
Surat pengunduran dirinya diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 11.15 WIB, setelah lebih dulu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini datang sekitar dua pekan setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya, dan sehari setelah DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat.
Gibran menjadi wakil presiden pertama yang mengundurkan diri sejak Mohammad Hatta pada 1956. Kini MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih pengganti dari dua nama yang akan diusulkan Presiden.
Kronologi Pengunduran Diri Gibran
Polemik ini berpusat pada surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Berikut rangkaian peristiwanya:
● 10 September: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, dan sejumlah pemohon lain mengajukan perkara soal ijazah Gibran ke Mahkamah Konstitusi (MK)
● 6 Oktober: MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun dalam pertimbangannya MK tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri
● 30 Oktober: MA mengabulkan kasasi M. Subhan dan membatalkan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran yang terbit pada 2019
● 10 November: Gibran bertemu Prabowo sekitar 2,5 jam dan menyampaikan niat mundur, namun malam harinya ia menyatakan masih ingin menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
● 11 November: pimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi
● 12 November: Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan MPR, dan DPR membatalkan rapat paripurna soal hak menyatakan pendapat
Dalam pertimbangan MK, hakim menilai dokumen yang diajukan Gibran, termasuk certificate of attendance, “merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” bukan bukti kelulusan.
MK tidak membatalkan jabatan Gibran karena status calonnya sudah berakhir sejak ia dilantik pada 20 Oktober 2024, dan menyerahkan penilaian lebih lanjut kepada lembaga lain yang berwenang.
Alasan Gibran Mundur
Surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Gibran berhenti “atas permintaan sendiri” demi kepentingan bangsa dan negara, tanpa mencantumkan alasan.
Dua hari sebelumnya, Gibran sempat menyampaikan kekhawatirannya. “Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran pada 10 November.
Dalam konferensi pers sore harinya, Prabowo menyinggung latar pendidikan wakilnya. “Beliau merasa telah menempuh pendidikan melalui proses-proses yang teratur,” kata Prabowo. Ia menyebut sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan Indonesia, namun putusan hukum yang ada menunjukkan ketidaksesuaian dalam pemenuhan syarat konstitusional.
Menurut Prabowo, Gibran mundur “demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.”
Mekanisme Memilih Wakil Presiden Pengganti
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan, MPR wajib bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Undang-Undang MD3 menambahkan, dua nama beserta berkas persyaratannya harus diserahkan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Calon dengan suara terbanyak terpilih, dan jika hasilnya imbang, pemilihan diulang satu kali sebelum Presiden menentukan pilihan.
“Sejak hari ini maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” kata Muzani.
MPR menjadwalkan rapat gabungan pada Jumat, 13 November, pukul 14.00 WIB untuk menentukan tanggal sidang paripurna, menyurati Presiden, serta membentuk tim verifikasi berkas dan tim perumus Ketetapan MPR.
Nama-nama yang Masuk Bursa Pengganti Gibran
Hingga artikel ini ditulis, Prabowo belum mengajukan nama resmi. Sejumlah tokoh dan pengamat sudah menyebut kandidat yang dinilai berpeluang:
● Mahfud MD (mantan Menko Polhukam): Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, dan Anies Baswedan
● Alip Purnomo (Direktur Eksekutif IndexPolitica): Puan Maharani, Pramono Anung, Hatta Rajasa, dan Rocky Gerung
Beberapa media juga memasukkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ke dalam bursa. Semua nama tersebut masih sebatas spekulasi sampai Prabowo menyerahkan dua nama resmi kepada MPR.
