Belakangan ini, media sosial lagi rame banget sama desakan publik yang viral lewat gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Salah satu yang ikut menyuarakan hal ini adalah Jerome Polin Sijabat.
Content creator sekaligus edukator yang punya pengaruh besar di kalangan anak muda ini memposting rangkuman aspirasi jutaan warganet yang memenuhi kolom komentar dan story-nya.
Tuntutan ini juga sejalan dengan suara 211 organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya dirilis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta petisi Reformasi Indonesia di Change.org yang sudah ditandatangani lebih dari 40 ribu orang.
Baca Juga: RUU TNI Disahkan, Apa Poin Perubahan yang Disorot?
Apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat?
Secara singkat, gerakan ini dibagi jadi dua:
- 17 poin tuntutan jangka pendek → harus dipenuhi pemerintah sebelum 5 September 2025.
- 8 poin tuntutan jangka panjang → targetnya dalam waktu 1 tahun, alias sampai 31 Agustus 2026.
Intinya, publik menuntut pemerintah lebih transparan, adil, dan serius dalam menangani krisis demokrasi serta kasus kekerasan yang terjadi selama demonstrasi akhir Agustus 2025.
Tuntutan Jangka Pendek (Deadline 5 September 2025)
Untuk Presiden
- Tarik TNI dari urusan sipil.
- Stop kriminalisasi demonstran.
- Bentuk tim investigasi independen untuk kasus kematian Affan Kurniawan dan korban kekerasan aparat lainnya.
Untuk DPR
- Stop kenaikan gaji, tunjangan, dan fasilitas baru.
- Buka transparansi anggaran DPR.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (bahkan lewat KPK).
Untuk Partai Politik
- Pecat kader DPR yang bikin gaduh dan merugikan rakyat.
- Tegaskan komitmen berpihak ke rakyat.
- Libatkan kader dalam dialog publik bareng mahasiswa dan masyarakat sipil.
Untuk Kepolisian
- Bebaskan semua demonstran yang ditahan.
- Hentikan kekerasan, patuhi SOP pengendalian massa.
- Proses hukum anggota/komandan yang terbukti melakukan kekerasan.
Untuk TNI
- Kembali ke barak, jangan ambil alih tugas Polri.
- Tegakkan disiplin internal.
- Tegaskan komitmen untuk nggak masuk ke ruang sipil.
Untuk Kementerian Ekonomi
- Pastikan upah layak.
- Ambil langkah darurat cegah PHK.
- Dialog terbuka dengan serikat buruh.
Tuntutan Jangka Panjang (Deadline 31 Agustus 2026)
- Reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik & pengawasan eksekutif.
- Susun sistem pajak lebih adil.
- Sahkan RUU perampasan aset koruptor.
- Reformasi kepolisian biar lebih profesional & humanis.
- TNI sepenuhnya kembali ke barak.
- Perkuat Komnas HAM & lembaga independen.
- Evaluasi ulang kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan.
Bagaimana menurut lo? Apakah lo setuju dengan tuntutan tersebut?
Baca Juga: Putusan MK: Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE Tak Bisa Dipakai Pemerintah untuk Jerat Seseorang
