Jakarta Film Commission Resmi Diluncurkan, Layanan Satu Pintu Menuju Jakarta Kota Sinema
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) pada Jumat, 26 Juni 2026. Peluncuran yang dipimpin Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, ini menandai komitmen Jakarta untuk menjadi Kota Sinema yang mampu bersaing di kancah internasional.
JFC hadir sebagai layanan terpadu satu pintu yang dirancang untuk mempermudah seluruh proses produksi film di ibu kota, baik bagi sineas lokal maupun global.
Layanan Satu Pintu Lewat 'Filming in Jakarta'
Sebagai layanan satu pintu, JFC dijalankan melalui platform 'Filming in Jakarta' yang dioperasikan oleh Jakarta Experience Board (JxB) di bawah PT Jakarta Tourisindo. Lewat platform ini, para pembuat film cukup mengurus berbagai kebutuhan produksi di satu tempat, mulai dari penyediaan informasi, koordinasi, perizinan, hingga akses lokasi syuting.
JxB berperan sebagai fasilitator utama di lapangan untuk memastikan kelancaran setiap proyek, sejak tahap praproduksi hingga pascaproduksi. Menurut Rano Karno, kehadiran JFC bertujuan agar Jakarta semakin kompetitif sebagai lokasi produksi film. Soal birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala, ia memberi jaminan tegas.
"Urusan kepolisian dan perizinan, kita yang urus semua. Anda tinggal bekerja supaya kreatif dan tidak terganggu," ujar Rano.
Sederet Insentif untuk Rumah Produksi
Peluncuran JFC turut diiringi sejumlah insentif menarik bagi industri film. Yang paling disorot adalah keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk tontonan film nasional sebesar 50 persen, yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026.
Kebijakan ini sebenarnya pernah berlaku di era gubernur sebelumnya, sempat terhenti karena regulasi, dan kini dihadirkan kembali setelah melalui pembahasan dengan asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan potongan harga hingga 50 persen untuk penggunaan lokasi syuting milik aset pemerintah, seperti MRT, TransJakarta, gedung pemerintah, museum, hingga taman kota. Tidak ketinggalan, JFC menyederhanakan proses perizinan lewat koordinasi lintas instansi dan menyediakan basis data lokasi syuting, mulai dari titik ikonis hingga pesona kampung kota yang autentik.
Minat Internasional dan Potensi Besar Jakarta
Langkah ini muncul di tengah meningkatnya minat rumah produksi internasional terhadap Jakarta. Rano mengungkapkan bahwa Netflix berencana menggarap enam film lagi di Indonesia, sementara sejumlah rumah produksi dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam juga telah menyatakan ketertarikan.
Potensi Jakarta memang besar, mengingat ibu kota menjadi rumah bagi sekitar 80 persen dari total 141 rumah produksi di Indonesia, ditambah ketersediaan talenta dari Institut Kesenian Jakarta. Geliat industri ini juga tecermin dari data penonton film Indonesia yang mencapai sekitar 36 juta orang sepanjang Januari hingga Juni, dan diproyeksikan menembus 120 juta hingga akhir tahun.
Bagi Rano, film adalah lokomotif ekonomi kreatif yang menggerakkan banyak subsektor lain, mulai dari kostum, musik, hingga kuliner. Ia bahkan menyebut satu kerja sama produksi internasional baru-baru ini saja sudah menghasilkan hampir Rp3 miliar bagi Jakarta, belum termasuk perputaran ekonomi dari hotel, makanan, dan sektor lainnya.
Aktor sekaligus produser Reza Rahadian pun menyambut positif peluncuran ini, dengan menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan transparansi biaya bagi para pelaku industri.
Skema Keanggotaan dan Agenda Selanjutnya
Untuk membangun komunitas perfilman yang lebih kuat, JFC juga menghadirkan skema keanggotaan bagi para sineas, rumah produksi, dan pegiat film, yang menawarkan sejumlah manfaat eksklusif serta akses prioritas.
Direktur Utama Jakarta Experience Board, Yunn Bali Mohammad Yusuf, menyatakan pihaknya ingin memastikan JFC tidak sekadar menjadi pusat informasi, tetapi juga "sahabat dan mitra terbaik bagi para pembuat film" untuk mengeksplorasi potensi Jakarta sebagai latar cerita kelas dunia.
Sebagai kelanjutan, JFC tengah menyiapkan sejumlah agenda, termasuk Jakarta Film Summit dan Jakarta Film Week yang dijadwalkan berlangsung pada 19 hingga 25 Oktober. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga mengakui masih ada tantangan, terutama soal standardisasi sumber daya manusia lokal, sehingga JFC akan menggelar pelatihan agar kru lokal mampu memenuhi kualifikasi internasional.
Rano Karno mengakui bahwa mewujudkan Jakarta sebagai Kota Sinema adalah perjalanan panjang. Ia mencontohkan Busan di Korea Selatan yang membutuhkan sekitar 20 tahun untuk membangun ekosistem perfilmannya melalui film commission. Meski begitu, peluncuran JFC menjadi langkah awal yang strategis. Informasi lebih lanjut, termasuk soal keanggotaan dan panduan lokasi syuting, dapat diakses melalui situs resmi di jfc.co.id.
