Fatwa Vape MUI: Haramkan Pemakaian, Produksi dan Penjualannya

Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan vape atau rokok elektrik haram lewat Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Fatwa ini ditandatangani di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, lalu diumumkan ke publik tiga hari kemudian.

Cakupannya luas, bukan hanya menggunakan, melainkan juga memproduksi dan memperjualbelikan vape. MUI menyebut alasan kesehatan, lingkungan, dan pencegahan agar vape tidak menjadi sarana peredaran narkotika. Fatwa vape ini terbit setelah Kapolri meminta MUI turun tangan, menyusul temuan cairan vape bercampur narkotika.

Berikut isi fatwanya, alasan di baliknya, dan apa artinya bagi pengguna:

Isi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

Fatwa berjudul Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape ini ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MUI mendefinisikan vape sebagai rokok elektronik bertenaga baterai yang memanaskan zat berbahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan uap yang dihirup. Ketentuan hukumnya terdiri atas tiga poin:

●        Menggunakan vape: haram

●        Menyalahgunakan vape untuk narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain: haram

●        Memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape: haram

Alasan di Balik Fatwa Vape

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan,” kata Asrorun Ni'am.

MUI menyoroti nikotin yang bersifat adiktif dan berdampak pada sistem saraf. Alasan ketiga adalah kaidah sadd al-dzariah, yaitu menutup jalan menuju keburukan, agar vape tidak dijadikan sarana peredaran narkotika.

Kekhawatiran soal narkotika ini sudah lebih dulu disuarakan aparat. Pada April lalu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menguji 341 sampel cairan vape dan menemukan 23 sampel mengandung etomidate, 11 mengandung kanabinoid sintetis, dan satu positif metamfetamin. Etomidate sendiri kini tergolong narkotika golongan II.

Pada 16 Oktober, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meminta MUI Pusat menerbitkan fatwa haram vape. “Mudah-mudahan nanti MUI Pusat juga melarang total vape,” katanya. Polri juga melarang seluruh personelnya memakai vape lewat surat edaran yang berlaku sejak 30 Oktober.

Penggunanya pun tidak sedikit. Menurut Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, prevalensi pengguna rokok elektrik dewasa di Indonesia naik dari 0,3 persen pada 2011 menjadi 3 persen.

Lebih Luas dari Fatwa Sebelumnya

Pada Juli lalu, MUI Jawa Timur lebih dulu menerbitkan fatwa vape dengan cakupan lebih sempit.

Fatwa itu mengharamkan vape untuk konsumsi narkotika, bagi anak-anak, remaja, dan ibu hamil, serta di fasilitas umum. Saat itu, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) menyatakan menghormati fatwa tersebut dan menegaskan produk vape legal bebas narkoba.

Fatwa MUI Pusat kini melangkah lebih jauh dengan mengharamkan penggunaan vape secara umum. Sebagai perbandingan, fatwa MUI soal rokok konvensional hasil Ijtima Ulama 2009 mengharamkan merokok di tempat umum, bagi anak-anak, ibu hamil, dan pengurus MUI. Di luar MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengharamkan vape sejak Januari 2020.

Apa Artinya bagi Pengguna Vape

Fatwa MUI merupakan pedoman keagamaan dan tidak otomatis membawa sanksi hukum. Karena itu, MUI menyertakan 12 rekomendasi.

Di antaranya, Presiden dan DPR diminta menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya, Kementerian Kesehatan menyusun larangan penggunaan, Kementerian Perindustrian menghentikan izin industri vape, dan BPOM memperketat pengawasan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyambut fatwa ini dan mendorong aturan turunannya. “Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya,” kata Sahroni.

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah soal tindak lanjutnya.