Nepal akan melarang penggunaan TikTok di negara tersebut karena dianggap membawa dampak negatif pada keharmonisan sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Rekha Sharma mengumumkan hal itu pada Senin (13/11).

TikTok adalah platform berbagi video populer, yang saat ini memiliki sekitar satu miliar pengguna bulanan. Banyak negara mengeluarkan kebijakan yang membatasi penggunaan TikTok karena diduga melanggar aturan data serta dianggap memiliki dampak buruknya terhadap generasi muda.

“Keputusan pelarangan dibuat hari ini, dan otoritas terkait sedang menangani masalah teknisnya,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rekha Sharma, seperti dikutip oleh AFP.

Sharma mengatakan keputusan itu diambil karena TikTok terbukti secara konsisten digunakan untuk berbagi konten yang "mengganggu keharmonisan sosial, serta mengganggu struktur keluarga dan hubungan sosial".

Dia tidak merinci lebih lanjut apa yang memicu larangan tersebut.

Beberapa jam setelah keputusan tersebut dipublikasikan, video tentang larangan tersebut ditonton ribuan kali di TikTok.

Gagan Thapa, pemimpin partai Kongres Nepal yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa, mengatakan niat pemerintah tampaknya adalah untuk “menahan kebebasan berekspresi”.

Keputusan tersebut diambil beberapa hari setelah Nepal memperkenalkan arahan yang mewajibkan platform media sosial yang beroperasi di negara tersebut untuk mendirikan kantor lokal.

TikTok adalah platform sosial keenam yang paling banyak digunakan di dunia, menurut agen pemasaran We Are Social.

Banyak negara telah berupaya memperketat kontrol terhadap media sosial karena potensi dampaknya terhadap anak-anak.

Perusahaan induk TikTok, ByteDance, adalah perusahaan Tiongkok, namun perusahaan tersebut menolak kritik yang menuduhnya berada di bawah kendali langsung pemerintah yang duduk di Beijing. Walau angka total pengguna masih kalah dengan produk Meta populer Facebook, WhatsApp, dan Instagram, laju pertumbuhan penggunaan TikTok di kalangan anak muda jauh melampaui para pesaingnya.